PP GP Ansor: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tidak Jujur

Home / Berita / PP GP Ansor: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tidak Jujur
PP GP Ansor: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tidak Jujur Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESPONOROGO, JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda /  PP GP Ansor menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai RUU yang tidak jujur. 

"Dalam pengamatan dan kajian kami, RUU ini lebih merupakan RUU yang menitikberatkan pada investasi dan investor daripada menciptakan lapangan kerja dan para pekerja," demikian pernyataan sikap PP GP Ansor yang ditandatangani Ketua Umum Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman, Selasa (18/2/2020).

Menurut GP Ansor, ada komunikasi publik yang buruk dari pemerintah kepada rakyat, dan sebaliknya, hingga akhirnya RUU yang disebut sebagai RUU Cilaka, ini disusun secara tidak jujur. Padahal, jika pemerintah memiliki komunikasi publik yang baik, rakyat bisa diyakinkan bahwa revisi UU Investasi dan Penanaman Modal ini lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tren ekonomi yang lebih ramah lingkungan (eco-friendly) sekaligus berkelanjutan. 

"Ini sama pentingnya dengan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjamin dan mengupayakan semua usia produktif Indonesia, khususnya para pemuda, bisa bekerja dan memiliki kehidupan yang baik, sejajar dengan para pekerja di negara-negara maju," katanya. 

Dikatakan, langkah pemerintah meyakinkan publik agar menerima RUU ini lebih pada argumen “memperbanyak investasi dan menarik investor” daripada narasi bagaimana menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja bagi banyak usia kerja produktif Indonesia agar lebih berdaya di era industri 4.0.

Di sisi lain, GP Ansor menilai bahwa penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini tidak mengikuti pola penyusunan undang-undang yang baik dan demokratis. 

Menurut GP Ansor, hal tersebut bisa dilihat bagaimana RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang lebih tepat disebut RUU Omnibus Law Investasi, hanya dikonsultasikan kepada publik melalui Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Konsultasi Publik Omnibus Law (Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019) yang melibatkan hampir seluruh asosiasi pengusaha, pengusaha, dan pejabat pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota). 

"Konsultasi sama sekali tidak melibatkan asosiasi atau serikat pekerja dan organisasi kepemudaan yang juga ikut menaungi banyak pemuda berusia produktif Indonesia, yang sebenarnya menjadi principal role occupants atau pelaksana norma utama, sekaligus target sesungguhnya dari pemberlakuan RUU ini," tandasnya. 

Selain itu, GP Ansor juga tidak melihat, membaca, dan mendengar bagaimana para tokoh dan ratusan anggota Satgas Omnibus Law menyuarakan kepentingan para pekerja maupun pemuda usia produktif terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. "Atau justru mereka sebenarnya lebih lantang di ruang kedap suara memperjuangkan kepentingan investor, pemilik modal, dan pengusaha maupun penguasa," tukasnya. 

Disebutkan, GP Ansor lebih melihat RUU Omnibus Law ini lebih merupakan RUU Obscure Law. 

"Oleh karena itu, PP GP Ansor mendesak DPR mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah agar dikaji lagi dengan benar, dan mengkomunikasikannya dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama para principal role occupants," tutupnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com